Home

Selamat datang di aplikasi e-musrenbang MOROWALI UTARA

522

Usulan Diterima

0

Usulan Dewan

720

Usulan Ditolak

12709

SSH

6

HSPK

0

ASB

  1. KECAMATAN PETASIA MEMILIKI 0 USULAN SIAP DI PROSES
  2. KECAMATAN MORI UTARA MEMILIKI 0 USULAN SIAP DI PROSES
  3. KECAMATAN PETASIA TIMUR MEMILIKI 12 USULAN SIAP DI PROSES
  4. KECAMATAN PETASIA BARAT MEMILIKI 10 USULAN SIAP DI PROSES
  5. KECAMATAN BUNGKU UTARA MEMILIKI 0 USULAN SIAP DI PROSES
  6. KECAMATAN SOYO JAYA MEMILIKI 0 USULAN SIAP DI PROSES
  7. KECAMATAN MAMOSALATO MEMILIKI 0 USULAN SIAP DI PROSES
  8. KECAMATAN LEMBO MEMILIKI 0 USULAN SIAP DI PROSES
  9. KECAMATAN LEMBO RAYA MEMILIKI 0 USULAN SIAP DI PROSES
  10. KECAMATAN MORI ATAS MEMILIKI 0 USULAN SIAP DI PROSES
Pengertian

Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.


Kualitas Musrenbang

Kualitas Musrenbang perlu diperbaiki guna mencapai suatu standar konsultasi publik yang baik dalam perencanaan partisipatif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1. Meningkatkan kualitas fasilitator, antara lain melalui bantuan teknis dan pelatihan fasilitator 2. Memastikan representasi perempuan dan kelompok marjinal sebagai stakeholder 3. Meningkatkan keterkaitan dengan forum konsultasi multi stakeholder SKPD 4. Meningkatkan kualitas dan kekinian informasi yang disediakan bagi peserta, termasuk informasi tentang perkiraan anggaran 5. Mendokumentasikan secara baik kesepakatan yang dicapai dalam Musrenbang 6. pengembangan instrumen yang lebih baik untuk memandu perumusan kebutuhan dan aspirasi stakeholder dan meningkatkan realisasi usulan 7. Memperbaiki koordinasi waktu dan logistik Musrenbang 8. Menciptakan mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas Musrenbang seperti pengembangan indikator untuk memantau kinerja proses pasca Musrenbang; seperti persentase usulan Musrenbang yang direalisasikan dalam APBD (terutama yang berkaitan dengan usulan perbaikan atau pengembangan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin).